Bandung Zero Waste

biodigester di perumahan GCA Bandung (dok Maria G Soemitro)

Biodigester sampah? Betul, merupakan instalasi tempat bakteri metanogen bersemayam yang dengan senang hati akan mengolah sampah organik menjadi biogas. Bisa dibayangkan berapa banyak masalah perkotaan dapat terselesaikan dengan adanya biodigester sampah? Sampah berserakan hilang, kota bersih dan resik. Diganti biogas untuk memasak makanan di dapur serta slurry untuk pupuk berkebun.

Baca juga: Mengapa Ridwan Kamil Melarang Penggunaan Styrofoam?

Terlebih bagi Kota Bandung, kota yang pernah mendapat julukan Bandung Lautan Sampah dan mendapat predikat Kota Terkotor pada tahun 2006. Sungguh tepat sasaran ketika pada tahun 2015, suatu perusahaan energi menyalurkan corporate social responsibility (CSR)-nya, yaitu 100 buah biodigester yang diharapkan dapat mengolah sampah Kota Bandung menjadi energi.

Paling tidak ada 4 manfaat yang bakal diperoleh:

1. Reduksi sampah

Sebanyak 1.600 ton sampah diproduksi penduduk Kota Bandung. PD Kebersihan hanya mampu mengangkut 1.200 ton ke TPA, sisanya berceceran di jalan, lahan kosong dan aliran air. Tidak saja menyebabkan banjir tapi juga mencemari air. udara dan tanah. Andaikan program biodigester sukses dilaksanakan maka masalah sampah akan tertangani.

Pengguna biodigester wajib memisah sampah sehingga masalah sampah selesai sejak di hulu. Sampah organik masuk biodiogester, sampah anorganik bisa dijual ke pengepul/bank sampah.

2. Target energi baru terbarukan (EBT)

Hingga akhir tahun 2016, capaian bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) baru mencapai 7,7 %, sementara menurut target pada tahun 2025 harus mencapai 23 %. Dengan adanya geliat warga masyarakat dan pihak swasta dalam mengimplementasikan EBT maka akan terjadi percepatan dalam kurun waktu 8 tahun ini. (sumber)

3. Target penurunan emisi GRK

Pada KTT Perubahan Iklim 2015, Presiden Jokowi menegaskan komitmen Indonesia, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29 % pada tahun 2030 sebagai upaya mengatasi perubahan iklim. Kontribusi Indonesia tersebut diharapkan dapat mendorong terciptanya kesepakatan mengikat demi membatasi pemanasan global di bawah 2 derajat celcius.

Dengan dikelolanya limbah organik menjadi biogas, maka program biodigester turut berpartisipasi dalam mewujudkan tekad pemerintah tersebut.

4. Penghematan

Paling tidak ada 2 penghematan yang diperoleh pemerintah yaitu subsidi elpiji dan biaya kelola sampah. Setiap tahunnya Kota Bandung menganggarkan Rp 137 milyar untuk operasional (sumber). Alokasi tertinggi untuk biaya pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sampah sementara (TPS) ke tempat pembuangan sampah akhir (TPA).

Sedangkan untuk subsidi energi, karena Pertamina harus memberikan subsidi Rp 5.750, sementara jatah Kota Bandung sebanyak 90.000 tabung gas 3 kg/hari. Maka subsidi yang dihemat bisa mencapai Rp 1,5 milyar per hari atau Rp 46,5 miyar per bulan. Jumlah yang lumayan banyak bukan?

Sebetulnya masih banyak manfaat lain biodigester, diantaranya bagi warga sendiri yaitu penghematan anggaran gas rumah tangga. Juga ada hasil sampingan biodigester berupa slurry yang bisa digunakan sebagai pupuk pada aktivitas urban farming/berkebun di area perkotaan.

Sayangnya program 100 biodigester bisa dianggap 'gagal'. Pada akhir tahun 2015, saya mengikuti survei biodigester, dan menemukan hanya beberapa orang yang dengan senang hati mau meneruskan. Sisanya menolak. Di beberapa lokasi, instalasi biodigester tidak berfungsi dan dipreteli. Bahkan seorang Ketua RW di suatu kawasan padat penduduk, bersikeras meminta agar instalasi dibawa pergi. Bak meminta dibersihkannya lokasi dari gundukan sampah.

Banyak yang menjadi penyebab, tapi 2 hal penting ini rupanya dilupakan oleh pihak yang bertanggung jawab membagikan biodigester pada warga masyarakat.

Biodigester berbeda dengan kompor elpiji. Pemakai biodigester harus memahami bahwa terdapat bakteri metanogen di dalam instalasi yang harus diperlakukan sebagai mahluk hidup. Artinya jika 'binatang peliharaan' ini tidak diperlakukan dengan benar, tidak diberi makan dan minum cukup, maka mereka akan sakit, sekarat dan mati.Beda halnya dengan kompor gas elpiji yang tidak akan bereaksi walau diabaikan selama berbulan-bulan.
Minimnya kesadaran memisah sampah. Apa jadinya jika pembalut perempuan dan popok bayi masuk biodigester? Tentunya akan menghambat proses terjadinya biogas. Bakteri metanogen yang seharusnya hanya mendapat asupan sampah organik akan terganggu aktivitasnya. Inilah yang terjadi pada beberapa biodigester. Akibat pengguna tidak disiplin dalam memisah sampah maka beberapa instalasi mengalami masalah seperti air slurry yang tiba-tiba membanjir atau bahkan tidak munculnya gas metan yang bisa dikonversi menjadi nyala api kompor.

dimulai dari pemisahan sampah hingga asap biru dari kompor (dok. Maria G Soemitro)

Jelaslah kesalahan terulang. Para pemangku kebijakan hanya memperhatikan soal teknis, abai pada pendekatan psikologi sosial yang jauh lebih penting. Umumnya pendekatan sosial kurang menarik, karena membutuhkan kesabaran dan waktu bertahun-tahun, tidak dapat dipatok selesai dalam satu periode.

Baca juga : Adipura dan Lika Liku Meraihnya

Agar kesalahan tidak terulang, program serupa harus memperhatikan beberpa faktor berikut:

Komunitas

Bersosialisasi dan beradaptasi dalam kelompok merupakan kebiasaan masyarakat Indonesia. Atas dasar itu pula muncul grup-grup reuni, komunitas pecinta lingkungan, komunitas pecinta batik serta banyak komunitas lain.

Daripada menyebar biodigester ke seluruh penjuru Kota Bandung, alangkah baiknya pembagian diarahkan pada satu komunitas dan kelompok-kelompok lain disekitarnya. Sehingga memudahkan jika ada pengguna yang memgalami masalah. Antar anggota komunitas akan memberikan dorongan untuk menggunakan biodigester dengan maksimal.

Salah satunya temuan Ibu Nana yang memisah sampah secara simpel dan praktis. Sampah organik baru dimasukkan ke biodigester ketika sudah berair tapi belum mengelurkan bau menyengat. Perlakuan yang konsisten dan rutin akan membuat bakteri metanogen nyaman memproduksi biogas secara teratur.

Buku petunjuk

Setiap peralatan hasil pabrikasi umumnya mendapat buku petunjuk pemakaian. Demikian pula seharusnya dengan biodigester sampah. Seharusnya ada manual book, termasuk didalamnya larangan dan yang wajib dilakukan.

Mungkin penyebabnya karena instalasi biodigester baru diujicobakan di Kota Bandung, sehingga data yang dikumpulkan belum cukup.

Hotline

Sewaktu biodigester disebar di Kota Bandung, ada yayasan yang bertugas mendampingi dan bertanggung jawab terhadap penyebaran biodigester. Namun entah mengapa laporan kerusakan biodigester tak kunjung digubris.

Seharusnya disiapkan hotline khusus sebagai pelayanan program biodigester. Petugas akan menjawab masalah-masalah di lapangan setelah berkoordinasi dengan para pakar dan petugas lapangan.

salah satu biodigester yang mangkrak (dok. Maria G Soemitro)

Walau penyebabnya berbeda, Dalam program konversi minyak tanah ke gas elpiji pada tahun 2009, kebijakan kenaikan harga minyak tanah dan pembatasan distribusinya berhasil memaksa pengguna beralih ke elpiji.

Demikian juga ketika terjadi kelangkaan elpiji. Warga masyarakat bersedia mencari gas 3 kg ke seluruh penjuru kota agar dapurnya tetap ngebul. Sehingga sebetulnya muncul momentum pengenalan dan sosialisasi biodigester.

Jika tidak terkendala distribusi, pastinya warga masyarakat dengan senang hati menggunakan biodigester. Walau harus 'terpaksa' memisah sampah demi mendapatkan nyala api yang dibutuhkan.

Akhirnya keberhasilan program energi baru terbarukan (EBT) sangat bergantung pada tekad kuat penyelenggara negara. Apakah peduli pada potensi penghematan subsidi elpiji yang demikian besar, serta solusi sampah menjadi energi. Atau sebaliknya menina bobokan dengan elpiji yang murah harganya walaupun harus berhutang.

Wrote by Maria G Soemitro

tabung berisi sampah (kiri), kompor gas metan (kanan)

“Hanya orang bodoh yang ngga mau pakai biogas”, kata ibu Nano. “Apa sulitnya coba? Hanya misahin sampah dapur, besoknya masukin ke tabung biogas, udah hanya itu. Gas untuk memasak tersedia setiap hari. Saya masih pakai gas elpiji, tapi biogas ini menolong sekali, bikin hemat”.

Saya mengangguk menyetujui kata-kata ibu Nano. Alih-alih menjadi masalah, sampah organik di perumahan Griya Cempaka Arum ini adalah sumberdaya, penghasil gas metan yang digunakan untuk memasak makanan. “Saya dulunya juga bingung. Malah takut bau, karena itu biogas disimpan di belakang rumah. Eh ngga taunya gampang kok dan ngga bau sama sekali”, kata ibu Nano melanjutkan dengan penuh semangat.

Semua nampak mudah. Ada 2 tempat sampah yang disediakan ibu Nano di dapurnya yang menyatu dengan ruang makan. Satu tempat sampah disiapkan untuk dirinya dan anggota keluarga yang membuang sampah organik hari ini, seperti sampah dapur dan sisa makanan. Sedang tempat sampah lainnya berisi hasil penampungan sampah organik kemarin, isinya agak berair namun belum berbau menyengat.

pemisahan sampah

Sampah organik kemarin inilah yang dibawanya sambil mengajak saya melihat peralatan biodigester di pekarangan belakang. Disana ada 2 drum, besar dan kecil. Dengan berjinjit, ibu Nano memasukkan sampahnya ke dalam drum besar. Hasil pemrosesan akan masuk drum kecil yang terletak di samping drum besar. Ada kran terpasang di drum kecil yang mengalirkan cairan berwarna keruh. “Ini pupuk cair”, kata ibu Nano, “Katanya bisa dijual kalo hasil produksi berlebihan, saya sih masukin lagi ke drum besar. Supaya ngga repot cari air, simpel kan?”

Saya kembali mengangguk. Seharusnya bersamaan dengan sampah organik, dimasukkan juga sejumlah cairan untuk membantu pemrosesan sampah organik. Tapi ibu Nana mengambil jalan pintas dengan memasukkan kembali cairan hasil proses biodigester, sehingga praktis. Manajemen waktu harus diterapkan seorang ibu rumah tangga agar bisa menyelesaikan aktivitas dengan cepat, mudah dan menyenangkan.

Selain drum, nampak pipa menuju dapur ibu Nana. Pipa tersebut berakhir pada semacam papan indikator hasil proses biodigester. Mirip thermometer berukuran besar, bedanya ada dua pipa bening yang menampilkan cairan penanda adanya bahan baku siap pakai. “ Hampir ngga pernah kosong. Paling kalo kelihatan tinggal sedikit saya pindah masak pake elpiji”, jelas ibu Nana sambil mendemontrasikan penggunaan kompor biodigester. Harus menggunakan korek api. Selain itu tidak ada yang berbeda. Api yang dihasilkan berwarna kebiruan, mirip kompor dengan tabung elpiji.

Tidak hanya ibu Nana, di perumahan Griya Cempaka Arum Kota Bandung ada sekitar 6 orang pengguna biodigester, hibah dari pengusaha Arifin Panigoro untuk Kota Bandung pada tahun 2015 silam. Pemilik Medco Grup tersebut berjanji akan menambah jumlahnya jika program100 biodigester pertama berjalan dengan sukses.Sayang, harapannya tidak berjalan mulus. Tidak seperti pengguna biodigester di Griya Cempaka Arum, pengoperasian di lokasi lain tidak berjalan sesuai rencana.

Ahmad Saparudin yang tinggal di jalan Manglayang begitu antusias ketika mendengar ada pembagian biodigester secara cuma-cuma. Tidak hanya tergiur hasil biodigester berupa gas metan untuk memasak, keberadaan biodigester juga merupakan solusi sampah yang selama ini membuat keluarganya pusing tujuh keliling. Di kawasan tempat tinggalnya tidak ada petugas kebersihan yang mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Penyebabnya mungkin karena terletak berbatasan dengan kabupaten Bandung dan kondisi tanah yang curam dan terjal.

Warga umumnya membawa sampah ke jalan besar hingga bertemu TPS (tempat pembuangan sampah) atau dibuang ke lahan kosong untuk dibakar. Karena itu tawaran biodigester dipandang Ahmad sebagai solusi agar kelak bisa digunakan kerabat serta tetangga jika dia berhasil dengan sukses.

Sayang, biodigester yang dioperasikan Ahmad sering mengalami masalah , diantaranya air yang membludak keluar dari kran. Sangat merepotkan. Sehari-hari Ahmad dibantu ibunya, ibu Titi dalam mengoperasikan biodigester. Tidak seperti ibu Nano, bersamaan dengan memasukkan sampah organik, ibu Titi juga memasukkan air yang baru diambilnya dari sumur. Sehingga produksi air sisa proses biodigester menjadi berlimpah ruah, bahkan sesudah dimasukkan ke sejumlah jerigen, air tetap tak tertampung. Tak heran para tetangga berujar sinis: “Barabe geuning biodigester teh? Hoream ah” yang terjemahannya kurang lebih adalah: “Ternyata repot ya biodigester? Malas ah”.

Bermacam cara telah dipraktekkan ibu Titi, diantaranya mengurangi frekwensi asupan sampah organik. Awalnya tiap hari kini hanya dua hari sekali. Hasilnya tentu juga berkurang. Hanya sekitar sejam penggunaan setiap harinya. Sangat jauh dibanding kompor di rumah ibu Nano yang tidak hanya digunakan untuk menjerang air tapi juga untuk mengolah sejumlah masakan.

Penggunaan biodigester memang tidak bisa disamakan dengan kompor elpiji yang cukup menggerakkan jemari akan mengeluarkan api, siap untuk digunakan. Bahan baku elpiji merupakan hasil pabrikasi sedangkan kompor biodigester harus menunggu olahan sampah organik yang sangat tergantung pada ragam dan jumlah sampah yang tentu saja berkaitan dengan cara pandang serta gaya hidup penggunanya.

Ketika penggunaan biodigester skala rumah tangga sulit, bisa dibayangkan biodigester lainnya yang disimpan di balai RW seperti terjadi di Bumi Panyileukan kelurahan Cipadung Kidul Kota Bandung. Disini, petugas keamananlah yang menjalankan operasional sehari-hari. Sampah organik didapat dari warga sekitar dan hasilnya digunakan untuk memasak mi instan dan menjerang air di malam hari.

Nampak lancar, sayangnya warga menolak kemungkinan penggunaan biodigester di rumah masing-masing dengan alasan pekarangannya sempit. Jawaban yang mengada-ada karena Bumi Panyileukan merupakan pemukiman tertata, setiap rumah memiliki pekarangan. Sempit tapi cukup untuk menyimpan biodigester. Stigma negatif bahwa sampah itu kotor, bau dan bisa menimbulkan penyakit, masih melekat kuat.

Tapi bahkan kasus Bumi Panyileukan lebih baik dibanding tempat lain seperti di RW 07 Citarip Barat Kelurahan Kopo. Disini bapak Ayi, ketua RW 07 merasa terpaksa menerima biodigester karena mendapat instruksi dari lurah setempat. Uji coba biodigester yang ditempatkan di dalam ruangan balai RW akhirnya terhenti dengan alasan tidak ada biaya bagi pengelola biodigester. Ya, alih-alih bermanfaat bagi masyarakat, biodigester berubah menjadi beban bagi ketua RW.

Dan yang paling menyedihkan adalah biodigester yang ditolak keberadaannya oleh warga perumahan di Jatihandap Kecamatan Mandalajati Kota Bandung. Penyebabnya sepele tapi fatal akibatnya. Enceng dan Wawan sebagai petugas kebersihan enggan memisah sampah sehingga alih-alih menghasilkan gas metan, biodigester berubah menjadi tempat sampah raksasa.

Menghadapi ketersediaan bahan baku energi yang semakin menipis, PLN sebagai pemasok energi listrik sudah harus berhadapan dengan sumber daya baru dan terbarukan yang mahal seperti energi surya dan panas bumi, nampaknya Pertamina juga harus mulai mempertimbangkan mengambil alih pengadaan biodigester sebagai solusi energi yang berkelanjutan. Berikut alasannya:

Jika membandingkan jumlah kalkulasi harga kompor dan pembelian isi gas LPG dengan harga biodigester sebesar Rp 10 juta per buah maka akan ditemukan harga yang berimbang bahkan lebih murah karena ketersediaan sampah organik melimpah ruah sedangkan harga gas LPG semakin bertambah mahal, ketersediaannya di bumipun terbatas jumlahnya.

Jaringan yang dimiliki Pertamina memungkinkan untuk menyosialisasikan secara meluas dan cepat. Terbukti konversi minyak tanah ke gas LPG bisa berlangsung sukses. Pengguna biodigester ternyata harus mendapat sosialisasi terus menerus, tidak bisa mengandalkan cara pendekatan per proyek seperti sekarang.

Pertamina bisa lebih fokus dan leluasa dalam menyediakan LPG bagi rakyat miskin dan industri karena golongan menengah keatas mempunyai alternatif lain selain gas LPG.

Last but not least, penggunaan sampah organik sebagai energi berarti mengurangi salah satu masalah besar yaitu produksi sampah yang semakin banyak seiring pertambahan jumlah penduduk. Sekitar 60 % sampah yang dihasilkan penduduk Indonesia adalah sampah organik, dengan adanya biodigester, masalah tersebut terselesaikan. Bahkan pengguna biodigester mendapat manfaat tambahan yaitu cairan pupuk yang sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah

Wrote by Maria G Soemitro

Jangankan penghargaan Adipura yang pernah diraih pada 1987, 1989, 1992, 1993, 1996 dan 1997. Kota Bandung malah pernah dinobatkan sebagai Kota Terkotor di tahun 2005.

Bagaimana rasanya tinggal di kota yang dijuluki Kota Terkotor? Duh, pingin tutup muka rasanya. Malu! Anugerah yang ngga banget jika tidak mau dikatakan menyakitkan. Penyebabnya bisa dituduh bahwa sampah gagal kirim ke Leuwigajah yang kala itu mengalami tragedy longsor dan mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia.

Tapi sebetulnya sih salah warga Bandung juga. Seperti yang saya tulis disini, sampah yang hancur dalam waktu seminggu jangan dicampur sampah berumur ratusan tahun. Jadi deh keluar gas metan yang mencari-cari celah dibalik gundukan sampah yang kian lama kian meninggi. Hingga akhirnya duarrrrrr……, gunung sampah buatan manusiapun longsor, mengakibatkan bencana kemanusiaan.

Bencana yang dibuat manusia sendiri, seperti banjir dan tanah longsor. Karena itu sebesar apapun usaha Kota Bandung untuk kembali meraih Adipura, berakhir gagal lagi dan gagal lagi. Banyak faktor penyebab, salahsatunya adalah minimnya partisipasi warga. Warga tidak pernah dilibatkan. Hingga akhirnya Ridwan Kamil terpilih sebagai Walikota Bandung Adipuramasa jabatan 2013 – 2018. Banyak yang menaruh harapan Kota Bandung akan kembali menjadi Kota Kembang di masa kepemimpinannya.

Ya, apa sih yang kurang dari pak Emil, nama panggilan Ridwan Kamil. Sosok ini tidak hanya diganjar banyak penghargaan tapi rajin blusukan sebelum memutuskan naik panggung kontestasi pilkada Kota Bandung. Berbekal Blackberry, mengenakan jacket hijau tentara, duduk lesehan, dia mendengarkan masalah sampah yang dipaparkan Ketua Forum Hijau Bandung, Mohamad Bijaksana Junerosano (kala itu) dan menuliskannya di twitter. Khas pak Emil banget. Sehingga bisa diprediksi bahwa sosok tersebut paham masalah jauh sebelum terpilih sebagai Walikota Bandung. Kemudian merancang tujuan peningkatan indeks kebahagiaan warga. Jadi tujuan lain (meningkatnya kesehatan, pendidikan, perekonomian, lingkungan hidup) hanyalah raihan antara untuk menuju target utama yaitu meningkatnya indeks kebahagiaan.

Jelas untuk meraih keberhasilan pak Emil ngga bisa sendirian, dia butuh pendukung. Baik komunitas yang sudah ada maupun kolaborasi yang baru muncul sehubungan dengan keberpihakan terhadap arah kemajuan yang ingin diraih.

Bandung Juara Bebas Sampah di BCCF, di Jalan Purnawarman 70 Bandung

Salah satunya adalah Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS), suatu kolaborasi lintas lembaga. serta individu-individu yang peduli Kota Bandung. Mereka mengumpulkan data, berdiskusi, mencari solusi-solusi. Hasil diskusi BJBS silakan dibawa ke kesatuan kerjanya (PD Kebersihan, BPLH) atau malah anggota BJBS meminta data dari instansi yang bersangkutan. Komunikasi intens terjalin melalui grup WhatsApp (WA) dan setiap bulan bertemu di tempat yang dijanjikan. Padahal, duh dulu sulit banget mencari data, kita harus melalui beberapa meja, menerangkan panjang lebar sebelum akhirnya memperoleh informasi yang dibutuhkan. Sekarang cukup buka percakapan di WA , ^_^

Walaupun kolaborasi ini berhasil mengumpulkan sejumlah dana yang berasal dari kocek pribadi anggota serta ada 2 administrasi yang mengelola data, tidak ada buah karya yang langsung dihasilkan BJBS. Karena anggotanya sepakat membuat aksi dan mencari dana mandiri untuk membiayainya. Contohnya pembuatan peta persampahan Kota Bandung, BebasSampahID, bukan hasil karya BJBS walau dikerjakan anggota BJBS. Termasuk diantaranya GPS (Gerakan Pungut sampah), #1000tumbler dan acara nol sampah ( zero waste event) sewaktu nonton bareng Persib yang dikomandoi BDGcleanaction.

#1000tumbler pengganti air minum kemasan

Dari sini kita bisa melihat polanya bahwa BJBS mengedukasi warga agar perilakunya berubah. Karena akar masalah sampah terbesar adalah perilaku warga, sebesar apapun usaha pemerintah daerah, jika warganya ngga punya kesadaran ya mirip menebar garam ke lautan, ngga ada hasilnya. Tentu saja kampanye perubahan perilaku ini harus seiya sekata dengan gerak pemerintah kota, sehingga tak heran pak Emil mengarahkan setiap satuan kerjanya untuk melakukan gerakan pungut sampah (GPS), agar peduli akan kebersihan daerah kerjanya, lokasi tempat tinggalnya dan tidak geuleuh (jijik) pada sampahnya sendiri. Dengan harapan akan menular pada yang selama ini ngga peduli.

Gerakan Pungut Sampah

Tidak itu saja, pemerintah kota juga aktif mengeksekusi peraturan daerah Kota Bandung K3 (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan) tahun 2005, ya perda tahun 2005 baru ditegakkan pada tahun 2014 salah satunya menyatakan setiap kendaraan roda 4 wajib membawa tong sampah. Nampaknya sepele, hanya tong sampah, tapi justru tanpa tong sampah maka edukasi menjadi sulit dilakukan. Contohnya ada anak yang mau buang sampah melalui jendela angkutan umum, dengan adanya tong sampah, kita bisa bilang: eits jangan buang ke jalan nak, buang kesini ya nak, sambil menunjuk tong sampah dalam angkot.

setiap kendaraan roda 4 harus menyiapkan tong sampah, termasuk angkot

Kampanye perubahan perilaku (green lifestyle) sudah dilakukan, kemudian gimana dong dengan sampah-sampah yang bertaburan di jalan-jalan dan gorong-gorong? Gerakan GPS kan ngga mungkin bisa melakukan semuanya. Membersihkan jalan dan gorong-gorong? Alamak, habis dong waktu untuk kebersihan kota. Untuk itu pak Ridwan Kamil membentuk pasukan kebersihan yang bertulisan punggung “ Bantu Kami Membuat Bandung Bersih” . Profesi ini pernah ditolak pengemis/gelandangan yang ogah diberi honor Rp 1, 3 juta per bulan, mereka menuntut Rp 5 juta. Hmmm …… :)

penyapu jalan di Kota Bandung

Selain armada pembersih jalan yang berasal dari SKPD terkait, setiap kecamatan dan kelurahan memiliki pasukan juga, mereka membersihkan sampah di tanah-tanah kosong/terlantar , gorong-gorong dan jalan-jalan yang menjadi lokasi kesayangan warga untuk buang sampah. Para pekerja kelurahan (10 orang) dan kecamatan (10 orang) umumnya berasal dari pengangkut sampah RT, sehingga mereka memiliki dobel penghasilan, yaitu dari warga dan kelurahan/kecamatan. Setiap RW juga memiliki sator (sepeda motor yang dimodifikasi untuk mengangkut barang) agar memudahkan pak RW membersihkan areanya. Komplit kan?

pasukan kebersihan di setiap kelurahan dan kecamatan

Ada beberapa kriteria penilaian fasilitas kota yang dibenahi yaitu jalan, taman kota, hutan kota, pertokoan, perkantoran, sekolah, terminal, stasiun, rumah sakit dan pasar. Nah penilaian pasar sering banget membuat Kota Bandung jatuh tanpa harapan. Ya iyalah, pasarnya seperti ini, dari jauhpun udah dicoret deh:

pasar Cihaurgeulis yang menjijikkan (before)

Ridwan Kamil merangkul pedagang pasar dengan manisnya agar mereka merasa memiliki. Diterapkan peraturan agar tidak boleh berjualan di trotoar, diberi tanaman bambu di sepanjang batas parkir. Perubahan positif pedagang pasar disambut pihak kelurahan dengan menghibahkan conblock bekas kantor kelurahan, sehingga eng ing eng ….., jadi seperti ini. Lumayanlah ……^_^

pasar Cihaurgeulis setelah bebenah (after)

Pasar Cihaurgeulis diatas hanya dipermak penampilannya, belum direvitalisasi, mungkin menunggu anggaran turun. Bisa dipahami betapa gembiranya Ridwan Kamil beserta satuan tugasnya ketika menerima anugerah Adipura.

Penghargaan pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan hidup harus diperjuangkan bersama warga kota, tidak sekedar prestise. Jika tidak, akan menjadi bumerang. Kota kumuh nan kotor kok mendapat penghargaan? Tidak demikian halnya dengan Kota Bandung yang bergerak ke arah perubahan menjadi lebih indah dan resik. Di beberapa area memang masih terlihat sampah, tapi setahu saya kota-kota peraih Adipura lainnya masih belum terbebas sepenuhnya dari sampah. Bahkan warga kotanya tidak semilitan Kota Bandung dalam mengkampanyekan perubahan green lifestyle.

Bener ngga? ^_^

Wrote by Maria G Soemitro

Perekonomian dunia telah menuju arah yang benar ketika ekonomi hijau dicanangkan pada World Environment Day, 5 Juni 2012. Sumber daya alam yang selama ini digunakan tidak bisa lagi diandalkan untuk menopang industri. Harus ada terobosan berupa penemuan sumber daya baru atau penggunaan ulang sumber daya yang telah digunakan dalam berbagai produk dan telah berubah menjadi sampah.

Akhir tahun 2016, salah seorang pakar zero waste theory , Paul Connett datang ke Indonesia untuk memperkenalkan circular economy, suatu pendekatan pengelolaan sampah yang menilai sampah sebagai sumber daya, bukan sekedar sisa aktivitas manusia . Pendekatan yang tidak saja membantu memangkas biaya tinggi berupa biaya transportasi dan proses pembuangan sampah di TPA (tempat pembuangan sampah akhir), tetapi juga merupakan awal era ekonomi hijau.

Menurut Paul, pengelolaan sampah bisa selesai hingga tahap kelurahan. Sangat menguntungkan karena di level ini terbentuk unit-unit usaha sesuai sampah yang dikumpulkan, sampah organik atau anorganik. Cara ini juga sesuai dengan ekonomi hijau yang dicanangkan UNEP, yaitu pembangunan keberlanjutan, meningkatnya kualitas hidup dan kesetaraan sosial.

Yang tidak diketahui Paul, circular economy telah diimplementasikan di Indonesia sejak beberapa tahun silam. Warga Indonesia yang kreatif melihat peluang usaha dari sampah. Baik terkait reuse yaitu usaha reparasi berbagai produk seperti alat elektronik, tas, sepatu, payung dan masih banyak lainnya. Serta recycle (daur ulang) yaitu pembuatan bahan baku baru dengan memroses sampah plastik, kertas,tembaga, besi, alumunium dan berbagai jenis sampah anorganik lain.

Bahkan Indonesia mengawali lompatan quantum dengan menggunakan teknologi digital , bukan langkah konservatif ala Paul yang mendatangi rumah ke rumah untuk membangun komunitas.

Pada tahun 2011, sekelompok mahasiswa ITB dibawah naungan Forum Hijau Bandung (FHB) membuat green map yang memetakan titik usaha persampahan yang berorientasi profit maupun nir laba dengan bantuan Google Map.

Kemudian pada tahun 2015, FHB yang telah bersalin rupa menjadi Bandung Juara Bebas Sampah (BJBS) menyempurnakan peta persampahan dengan bantuan teknologi digital, meninggalkan era penggunaan kertas, cara konvensional yang tidak efisien dalam pembuatan maupun penggunaannya.

Platform yang dimaksud adalah bebassampahID, hasil besutan startup Labtek Indie yang memetakan titik-titik secara dinamis. Setiap titik bisa saja berpindah lokasi, bertambah banyak atau menghilang. bebassampahID merangkum itu semua. Termasuk kemungkinan terjadinya interaksi digital bagi keperluan penelitian dan titian awal pembangunan berkelanjutan sesuai kriteria ekonomi hijau.

Titik yang menyolok kehadirannya karena jumlahnya mendominasi peta persampahan bebassampahID adalah pengepul. Merupakan unit usaha yang menerima setoran sampah anorganik, memilahnya kemudian mengirimkan ke pabrik untuk diproses sesuai jenisnya. Pengepul umumnya memiliki armada yang dikenal sebagai tukang rongsok. Dengan berbekal gerobak dorong mereka mengelilingi pemukiman untuk membeli sampah anorganik. Hal ini menjadi pembeda dengan circular economy yang digagas Paul Connett. Tidak seluruh sampah terkumpul, masih ada yang berceceran dan berakhir di saluran air atau di TPA.

Disini peran pemerintah daerah menjadi sangat penting. Terlebih setiap kota berlomba-lomba menjadi smart city.

Ditopang semakin meluasnya akses yang mumpuni , maka suatu keniscayaan Indonesia memasuki industri digital yang sesungguhnya. Para pelaku industry digital cukup berbekal ponsel pintar untuk melakukan lompatan quantum menuju dunia yang semakin mudah, cepat, efisien, kompetitif dan berpotensi membawa Indonesia dalam jajaran negara super power.

Dunia persampahan akan mengucapkan selamat tinggal diucapkan pada rombongan truk pembawa sampah yang berbau menyengat, terlebih perdebatan tipping fee dan unjuk rasa warga yang menolak daerahnya digunakan untuk menimbun sampah.

Semua aktivitas konvensional yang cenderung primitif hanya tinggal kenangan. Yang muncul adalah titik-titik dinamis usaha pengelolaan sampah. Titik reduce akan dipenuhi hasil industry kreatif, termasuk munculnya produk-produk yang semula impor yang diproduksi karena melihat peluang pasar.

Titik reuse akan semakin berkembang. Pasukan kurir tidak hanya menawarkan jasa membeli makanan tapi juga reparasi. Titik usaha reparasi akan bekerja dengan lebih professional karena didukung perusahaan terkait dan dilindungi regulasi. Sehingga tidak ada kasus Kusrin yang menyerempet bahaya e-waste dengan produk televisi merk Maxtreen-nya karena dengan bantuan satelit akan terlihat kawasan berbahaya yang dipenuhi limbah elekronik dan limbah B3. Titik recycle akan menjamur dengan harga kompetitif.

Semakin menipisnya hasil pertambangan akan membuat harga membumbung tinggi, mengakibatkan pelaku industry melirik bahan baku hasil daurulang dan menetapkan berbagai kriteria yang berusaha dipenuhi produsen recycle. Bahkan jika bebassampahIDbaru memetakan titik-titik pengelolaan sampah, dengan bantuan satelit akan nampak lokasi bahan baku yang dibutuhkan secara spesifik. Lokasi biji plastik dengan beragam jenisnya, bahan baku besi hasil daur ulang, bahan baku tembaga daurulang dan sebagainya.

Imbasnya tentu saja tidak hanya di hilir tapi sejak hulu. Akibat tuntutan pasar, terjadi banyak perubahan: Desain produk.Jika sekarang perusahaan hanya memproduksi produk sekali pakai tanpa memperhitungkan kelanjutannya, maka berkat industry digital akan muncul data produk yang memenuhi syarat untuk diolah kembali. Produk yang tidak masuk radar karena tidak berhasil memenuhi persyaratan akan ditinggalkan. Inovasi baru bermunculan.

Contoh kasus adalah daur ulang kemasan antiseptik yang diproduksi PT Tetrapak. Perusahaan asal Swedia ini mematuhi regulasi dengan membiayai penelitian agar sampah kemasannya bisa dikumpulkan dan didaur-ulang menjadi berbagai produk baru seperti buku, ember hingga bahan bangunan yang terbuat dari campuran alumunium, kertas dan plastik seperti berikut:

atap terbuat dari sampah kemasan antiseptik

Sayang karena salah informasi, proses ini terhenti. Sampah kemasan antiseptikpun kembali menumpuk di tempat sampah tanpa solusi. Atas kasus ini, Indonesia harus menepuk pundak PT Tetrapak agar kembali memenuhi kewajiban, juga perusahaan –perusahaan lain yang selama ini abai terhadap sampahnya. Sehingga Indonesia tidak menjadi sekedar sasaran produk konsumtif tapi juga negara pemroduksi bahan baku untuk ekspor.

Bonus demografi yang dimiliki Indonesia sangat memungkinkan membawa Indonesia masuk dalam deretan negara super power. Jumlah sampah yang berasal dari 258 juta jiwa (data BPS 2016) alih-alih menjadi beban, bisa diproses menjadi sumber daya. Hasil olah sampah organik bisa menyuburkan kembali lahan-lahan pertanian agar ekonomi petani membaik. Sedangkan hasil olah sampah anorganik akan menjadi pasokan bahan baku dalam negeri dan luar negeri dengan harga kompetitif. Era ekonomi hijau yang sesungguhnya. Tiga hal dibutuhkan untuk menjadi negara super power, yaitu jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan ekonomi. Terobosan teknologi yang didukung kekuatan satelit digunakan semaksimal mungkin oleh industry kreatif. Tinggal menunggu hasil meningkatnya perekonomian yang tanpa ragu pasti akan terjadi.

Wrote by Maria G Soemitro

ABOUT AUTHOR

LATEST POSTS

Advertisement

Waspada, Gagal Paham Ecobrick!

Cari Blog Ini

Arsip Blog

Label

Translate

Laman

FOLLOW US @ INSTAGRAM